Breaking News
Kumpulan informasi aktual seputar peristiwa penting yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, meliputi isu politik, kebijakan pemerintah, bencana, dan dinamika sosial masyarakat.
BRIMO BRIMO BRIMO BRIMO

Bantuan Sosial Beras: Publik Dorong Transparansi dan Pengawasan Ketat

BRIMO

Info Serui KotaProgram bantuan sosial (bansos) berupa beras yang diluncurkan pemerintah kembali menuai perhatian publik. Masyarakat di berbagai daerah berharap penyaluran bansos beras kali ini benar-benar tepat sasaran, khususnya kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Hore! 18 Juta Warga Bakal Dapat Bantuan Beras 20 Kg, Ini Penerimanya
Bantuan Sosial Beras: Publik Dorong Transparansi dan Pengawasan Ketat

Warga Tanggamus, Lampung, Leman, menyoroti lemahnya pengawasan distribusi selama ini. Ia mengusulkan agar proses penyaluran bansos melibatkan TNI dan Polri, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil yang rentan terjadi kesalahan data penerima.

“Kalau perlu pengawasannya melibatkan aparat di daerah. Jangan sampai beras bantuan malah tidak sampai ke yang benar-benar berhak,” ujar Leman dalam program Pro3 RRI, Minggu (6/7/2025).

Senada, Foxy dari Atambua, NTT, menyampaikan pentingnya validasi dan verifikasi ulang terhadap data penerima manfaat. Menurutnya, selama ini banyak warga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat karena data tidak akurat.

“Kalau ada laporan dari masyarakat, itu juga harus ditindaklanjuti. Jangan terpaku pada data lama,” katanya.

Warga dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, dan Banyuwangi juga menyuarakan hal yang sama. Mereka mendorong agar pengawasan melibatkan tokoh masyarakat, RT/RW, hingga organisasi lokal agar distribusi lebih adil dan transparan.

Baca Juga : Peran Indonesia Diharapkan Redam Ketegangan Iran-Israel

Pengemasan Bansos Juga Disorot

Pemerhati kebijakan sosial, Nurhadi, mengingatkan pemerintah untuk belajar dari pengalaman bansos sebelumnya yang dinilai sering tidak sampai ke keluarga yang benar-benar miskin.

“Pengawasan harus jauh lebih ketat dibanding sebelumnya,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi rencana pemerintah yang menyediakan cadangan bantuan untuk 4 juta penerima tambahan sebagai antisipasi jika terjadi perubahan data di lapangan.

Tak hanya soal distribusi, kemasan bantuan beras juga menjadi sorotan. Nurhadi menyarankan agar beras dikemas dalam ukuran 10 atau 20 kilogram dengan cap resmi dari Bulog, guna mencegah pengurangan isi saat di lapangan.

“Cap Bulog sebagai bentuk pertanggungjawaban isi sangat penting. Bulog pasti mampu, jaringannya kuat sampai pelosok,” ujarnya.

Publik kini menantikan realisasi distribusi bansos beras yang lebih tertib, transparan, dan adil. Pemerintah diharapkan tidak hanya menyalurkan, tetapi juga aktif mengawasi dan menindak penyimpangan, demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Klik Disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *